Beranda Publikasi Berita Kepala Desa Baru, Nuansa Kabijakan Pembangunan Desa

Kepala Desa Baru, Nuansa Kabijakan Pembangunan Desa

Pada hari Rabu 14 Agustus 2019 adalah momen bahagia bagi calon kepala desa terpilih dan yang telah dilantik. Tentunya sudah resmi menjadi kepala desa. Sebelumnya penulis ucapkan selamat kepada kepala desa yang telah dilantik. Momen ini mungkin adalah momen yang sangat ditunggu oleh kepala desa
terpilih dan bagi masyarakat yang telah mempercayai kepada salah satu calon yang pada akhirntya akan mereka amanahi membawa perubahan desa.

Masyarakat sangat berharap, bahwa dengan wajah pemimpin baru atau kepala desa yang masa bhaktinya habis mencalonkan dan terpilih kembali mempunyai proritas pembangunan yang lebih baik. Karena masyarakat sudah semakin tahu arah pembangunan. Dengan kata lain, mereka tahu bahwa masyarakat juga ikut andil dalam menentukan kemajuan desa. Yang Pada akhirnya diamanahkan kepada kepala pemerintahan, yaitu kepala desa. Dengan visi-misi baru, tentunya kepala desa mempunyai trobosan pembangunan yang bisa menampung, mengelola dan menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan masayarakat desa. Menurut F. I. Munson “The Management of Man” Kepemimpinan sebagai kesanggupan atau kemampuan untuk mengatasi orang-orang yang sedemikian rupa agar mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan kemungkinan pergesekan yang sekecil-kecilnya dan sebesar mungkin terjalinnya kerja sama.

Bahwa dengan kesanggupan seorang pemimpin membawa amanah dari masyarakat desa, maka dari itu kebijakan kepala desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Yang paling terpenting adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang inklusi sesuai dengan amanah UU No. 06 Tahun 2014. Bahwa dalam salah satu azas memuat tentang peran masyarakat itu sendiri, yaitu partisipasi masyarakat. Kenapa partisipasi penting.? Karena masyarakat sendirilah yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan desa dan tahu betul isu didalam desa itu sendiri. Sehingga kepala desa sangat perlu mambuka ruang musyawarah selebar-lebarnya untuk terjalinya kerjasama dan terwujudnya pembangunan desa yang pro growth (pro pertumbuhan, pro poor (pro kaum miskin), pro job (pro pekerjaan), dan pro environment (pro lingkungan).

Dikaui atau tidak, sebenarnya pembangunan seperti inilah yang sangat dinanti oleh masyarakat desa. Apa yang menjadi unek-unek mereka dapat tersampaikan sesuai hati nurani mereka. Ingat bahwa, desa pada hari ini sudah menjadi bagian negara yang mempunyai otoritas pembangunan sendiri. Artinya desa menjadi subyek pembangunan itu sendiri, bukan menjadi obyek pembangunan. Desa pada hari ini bisa menentukan skala prioritas pembangunanya sendiri. Walaupun regulasi setiap tahun berubah. Tapi, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa tetap tertampung didalamnya. Dan itu tertuang dalam permendesa no. 16 tahun 2018 terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019. Kemampuan mengimplementasikan regulasi inilah salah satu bentuk keberhasilan kepala desa dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Ingat bahwa desa bukan tempat masalah, tapi desa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan adanya UU Desa.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here