Beranda Publikasi Berita Desa Banjar Launching Pos Aspirasi dan Pengaduan

Desa Banjar Launching Pos Aspirasi dan Pengaduan

Oleh: Wawan Purwadi

Launching Kotak Aspirasi dibuka oleh Ketua BPD bersama tokoh masyarakat desa setempat, Kamis (17/10/2019).

Menurut Ketua BPD Ma’ruf, kotak aspirasi ini merupakan langkah pemerintah desa Banjar untuk memberikan peluang seluruh warga masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi dan unek-unek mereka. sehingga ketika aspirasi banyak yang masuk, maka kita dapat memilih dan memilah apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran.

“Kotak Aspirasi ini tujuannya adalah untuk memberikan peluang terhadap masyrakat yang tidak berani menyampaikan aspirasi atau berbicara didepan umum. jadi, secara tidak langsung juga ikut membantu desa dalam perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif” paparnya.

Dengan demikian, lanjut Ketua (Badan Permusyawaratan Desa) BPD, Kotak aspirasi tersebut sebagai sarana awal untuk melakukan pramusdes, ini akan kita lakukan setiap tahun. dan kotak aspirasi tersebut akan kita tempatkan lima titik sudut desa Banjar.

“Jadi harapannya dengan adanya kotak aspirasi, masyarakat tidak lagi merasa dikesampingkan oleh pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan” ujarnya.

Ketua BPD menjelaskan,ini untuk mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi. sehingga masyarakat merasa terfasilitasi. Dengan kotak aspirasi ini, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui form yang dibagikan. kemudian dimasukan kedalam kotak aspirasi yang sudah ditempatkan dilima titik.

“Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi meliputi lima bidang, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Penanggulangan Bencana” katanya.

Terkait usulan yang masuk kedalam kotak aspirasi, nanti akan di pilah dan ditabulasi oleh tim yang ditunjuk. Sehingga dapat diketahui mana yang akan menjadi prioritas tahun anggaran 2020.

“Aspirasi yang masuk dari masyarakat akan disampaikan kembali pada waktu forum (Musyawarah Desa) Musdes, tentunya yang sudah masuk prioritas di (Rencana Kerja Pemerintah Desa) RKPDes Tahun 2020” katanya.

Koordinator program Kompak di Kabupaten Trenggalek, Trigus. Berpesan kepada seluruh warga masyarakat bisa menggunakan kotak aspirasi tersebut dengan sebaik-baiknya, serta masyarakat tidak perlu takut untuk menyampaikan aspirasi. Karena sejak adanya UU No 6 Tahun 2014 masyarakat menjadi bagian terpenting dalam perencanaan pembangunan diDesa.

” Harapannya program (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) KOMPAK yang bekerjasama dengan (Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) SEKNAS FITRA ini, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan lebih aktif dalam mendorong pembangunan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat desa Banjar Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek,” tuturnya.

Dari launching ini sore tadi Jam 14.00-15.58 masyarakat antusias dan sangat mengapresiasi adanya kotak aspirasi. Alhamdulillah ini titik awal respon dari masyarakat yang baik.

” Jadi harapannya selain itu, masyarakat desa juga tahu atas anggaran yang ada didesa,” pungkasnya.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here