Beranda Publikasi Berita Masyarakat Desa Sawahan Sambut Baik Pekan Aspirasi

Masyarakat Desa Sawahan Sambut Baik Pekan Aspirasi

Oleh: Wawan Purwadi

Ketua (Badan Permusyawaratan Desa) BPD Sawahan Narto mengatakan, pekan aspirasi di Desa Sawahan disambut bahagia warga. Karena melalui pekan aspirasi, BPD bisa langsung bertemu masyarakat.

“Sebelumnya belum pernah dilakukan. Seperti mengunjungi warga disabilitas, lansia, anak dan perempuan,” kata , Kamis 17 Oktober 2019.

“Kami juga berterima kasih kepada (Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran) Seknas FITRA dan (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) KOMPAK yang mendukung kegiatan ini,” tambahnya.

Narto mengatakan, pekan aspirasi akan menjadi rencana kerja tahunan. BPD akan melakukan pekan aspirasi ini yang waktunya akan disesuaikan dengan kondisi desa.

Waktu pelaksanaannya sebelum Musdes diselenggarakan. Sehingga aspirasi masyarakat bisa langsung menjadi prioritas dalam penyusunan RKPDes.

Pekan aspirasi ini dirasakan sebagai upaya jemput bola. Menggali kebutuhan masyarakat yang sangat efisien dan efektif. Karena masyarakat dengan leluasa menyampaikan permasalahan dan kebutuhannya.

Sebelumnya masyarakat jika diundang menghadiri pertemuan Musdus, masih ada yang tidak mau atau takut bicara di depan umum. Beberapa anggota BPD juga baru menyadari bahwa penggalian aspirasi warga adalah salah satu tugas dan fungsi BPD.

“Saya selaku pembina Tim Perumus (Rencana Kerja Pemerintah Desa) RKPDes 2020 membuka seluas – luasnya kepada masyarakat yang menjadi prioritas seperti penyediaan air bersih. Untuk memasukan aspirasinya kedalam draft RPKDes 2020. Begi tupula isu – isu lainnya yang menjadi prioritas,” ungkap Kepala Desa Sawahan, Tamyis.

Manfaat lain yang dirasakan selama pekan aspirasi, menurut tokoh masyarakat Mukani, salah satu peserta pekan aspirasi, banyak masalah – masalah yang ada di masyarakat yang sebelumnya tidak diketahui. Karena dengan adanya pekan aspirasi masyarakat desa bersama-sama bisa tahu sampai ke lapisan terbawah masyarakat.

Penggalian aspirasi sebelumnya tidak terlalu efisien atau efektif karena BPD hanya berpatokan pada Musdus/Musdes atau menunggu masyarakat datang ke sekretariat BPD, untuk menyampaikan aspirasi.

Pekan aspirasi BPD ini melibatkan beberapa tokoh masyarakat desa. Untuk membantu BPD dalam menjangkau masyarakat desa yang lebih luas.

“Masyarakat pada hari ini bukan pada waktunya untuk takut menyampaikan aspirasi. Karena sejak munculnya UU Desa, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan desa,” Sambung Trigus Koordinator Program Kompak di Kabupaten Trenggalek.

Sebelumnya masyarakat desa, belum memanfaatkan wadah penyampaian aspirasi/menerima laporan yang disediakan oleh BPD. Dalam penggalian aspirasi BPD belum terjangkau karena BPD hanya menerima laporan dari masyarakat di sekretariat atau mengumpulkan warga sesuai RT setiap dusunnya.

Kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. bahwa masyarakat berdaulat atas anggaran.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here