Beranda Publikasi Berita FITRA Gelar Training Penganggaran Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Kejaksaan

FITRA Gelar Training Penganggaran Berbasis Kinerja Bagi Aparatur Kejaksaan

 

Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di Kejaksaan RI belum berjalan maksimal, paling tidak itu tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) atas implementasi PBK di beberapa kejaksanaan negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati).

 

Berdasarkan temuan FITRA, celah pelaksanaan PBK diantarannya rendahnya serapan anggaran sementara out put kinerja melebihi target. Selain itu juga ditemukan banyak kegiatan yang direncanakan tetapi tidak teranggarkan, disisi yang lain terdapat anggaran yang tidak terserap karena kegiatan tidak terlaksana.

 

Tidak maksimalnya pelaksanaan PBK ini terletak pada kompetensi sumber daya manusia di Kejaksaan berkaitan dengan perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, revisi anggaran hingga laporan pertanggungjawaban anggaran. Hal ini tentunya akan menghambat kerja-kerja Kejaksaan dalam menjalan tugas menangani kasus baik berkaitan dengan tugas penuntutan kasus pidana umum dan pidana khusus, selain juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran kejaksaan.

 

Di latarbelakangi hal tersebut, FITRA berkerjasama dengan Kejaksaan Agung dan IJRS serta didukung oleh IDLO mengadakan workshop penguatan kapasitas aparatur kejaksaan RI selama tiga hari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara melalui penganggaran berbasis kinerja (PBK).

 

 

Workhsop yang diselenggarakan selama tiga hari diikuti perwakilan dari Kejati, Kejari dari Jatim, NTB, Kalbar, Sumatera Selatan, Sumatera Utara menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Juga Bappenas.

 

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) FITRA, Misbah Hasan, pelaksanaan workshop ini merupakan upaya bersama antara CSO dan kejaksaan untuk meningkatkan kualitas aparatur kejaksaan dalam menangani perkara-perkara, selain itu juga diharapkan adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara di Kejaksaan.

 

Lebih jauh, Yenti Nurhidayati Manager Knowledge Management Seknas FITRA yang juga fasilitator dalam pelatihan ini menyampaikan, bahwa Kejaksaan merupakan salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia oleh karena itu penting untuk membangun intergritas, anggaran yang memadai serta Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga akan terwujud pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kelompok-kelompok marginal.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...
- Advertisement -

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Related News

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here