Beranda Publikasi Berita Melek Anggaran : FITRA Jatim Selenggarakan Sekolah Politik Anggaran Ke III

Melek Anggaran : FITRA Jatim Selenggarakan Sekolah Politik Anggaran Ke III

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menyelenggarakan sekolah politik anggaran selama 2 hari. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mendorong public melek anggaran, yang nantinya akan meningkatkan control public terhadap anggaran daerah. Sekolah anggaran yang diikuti oleh Non Government Organization (NGO), akademisi, aktivis mahasiswa serta anggota DPRD yang berasal dari beberpa daerah di Jawa Timur.

 

Dalam sekolah politik anggaran peserta difasilitasi oleh fasilitator dari FITRA Jatim dan juga Seknas FITRA peserta diberikan materi tentang filosofi dan politik anggaran daerah, proses dan tahapan anggaran daerah (APBD), serta dalam sekolah anggaran ini peserta juga diajak untuk melakukan praktek analisis anggaran.

 

Menurut Dakelan (Direktur FITRA Jatim), sekolah politik anggaran ini menjajdi ikhtiar untuk mendorong tata kelola anggaran daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat melalui perluasan melek anggaran. “masyarakat atau public perlu untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang anggaran daerah, karena dengan mengetahui informasi anggaran masyarakat dapat terlibat dalam setiap tahapan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah” jelasnya lebih lanjut.

Memahami politik anggaran menjadi cukup penting karena selama ini kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah hanya sebatas sesuai dengan peraturan, tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang kebutuhan masyarakat. “Secara politik, anggaran harus dimaknai bukan sekedar pelaksanaan permendagri akan tetapi harus dimaknai sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan warga negara” demikian disampaikan oleh Ismail Amir, salah satu Nara sumber.

 

Dalam sekolah politik anggaran ini juga mendiskusikan tentang struktur APBD, seperti struktur pendapatan daerah, memahami apa saja pendapatan daerah, termasuk juga mengenali dan memahami struktur belanja daerah. Tujuan materi ini sendiri agar peserta memiliki pemahaman terhadap isi atau struktur APBD yang kemudian dapat melakukan analisis APBD di daerah masing-masing.

 

Sesi selanjutnya peserta diajak bersama-sama untuk praktek analisis APBD, Gulfino dari Seknas FITRA yang memandu praktek ini menyampaikan tujuan analisis APBD, pendekatan analisis dan jenis analisis APBD. Yang terpenting dari analisis ini adalah terbangunya prespektif tentang anggaran daerah terlebih dahulu, karena ini akan mempengaruhi arah dan keperpihakan dari analisis kita.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here