Beranda Publikasi Berita FITRA Jatim dan YAPPIKA Gelar LAPOR GOES TO CAMPUS

FITRA Jatim dan YAPPIKA Gelar LAPOR GOES TO CAMPUS

 

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan public, melalui berbagai perangkat peraturan. Salah satu pendorong perbaikan kualitas pelayanan public adalah melalui partisipasi masyarakat selaku pengguna atau penerima layanan. Upaya pemerintah, salah satunya adalah dengan menyediakan saluran pengaduan masyarakat tentang pelayanan public.

 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman Indonesia (ORI), dan Kantor Staf Presiden (KSP) telah menetapkan system Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015, yang menggunakan LAPOR!.

 

 

Partispasi masyarakat tentang pelayanan public ini perlu untuk terus didorong oleh semua pihak, termasuk kelompok masyarakat sipil, masyarakat kampus, media massa. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan saluran pengaduan yang telah disediakan menjadi tanggungjawab bersama. Dengan adanya partisipasi public, maka penyedia layanan public dapat terus melakukan perbaikan pemberian layanan kepada masyarakat.

 

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur berkolaborasi dengan Universitas Islam Negeri Surabaya (UIN SA) dan YAPPIKA ActionAid menyelenggarakan LAPOR Goes To Kampus untuk menumbuhkan kesadaran civitas akademik atau warga kampus terkait dengan pelayanan public.

 

 

Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan LAPOR sebagai saluran pengaduan disaat masyarakat mengalami permasalahan dalam mengakses layanan public. Melalui Lapor Goes to Campus ini, diharapkan meningkatkan penggunaan layanan LAPOR, karena dalam kegiatan ini peserta yang hadir akan langsung diajak untuk mengenali Patform Lapor, serta bagaimana menggunakannya.

 

Kegiatan yang dilaksanakan di gedung pertemuan UIN SA ini diawali dengan talkshow yang menghadirkan nara sumber, diantaranya akademisi, perwakilan dari Ombudsman Jawa Timur, Yappika, dan juga perwakilan dari pemerintah kota Surabaya. Dalam talkshow ini mendiskusikan tentang peran kaum melenial dalam mendorong pelayanan public melalui penggunaan aplikasi LAPOR.

 

Menurut Dakelan Direktur FITRA Jawa Timur, kegiatan LAPOR Goes to Campus ini dalam rangka untuk mengoptimalkan penggunaan LAPOR sebagai media pengaduan pelayanan public. Dengan kegiatan ini diharapkan mahasiswa dan warga kampus dapat juga menyosialisasikan keberadaan LAPOR kepada masyarakat.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here