Beranda Ruang Desa Bupati Trenggalek Pastikan Setiap BPD Mempunyai Kotak Aspirasi

Bupati Trenggalek Pastikan Setiap BPD Mempunyai Kotak Aspirasi

Salah satu upaya dilakukan Bupati Trenggalek Muh Nur Arifin dalam memastikan semua usulan masyrakat di desa bisa tertampung dan bisa dimasukkan ke dalam sekala prioritas perencanaan pembangunan ketika penganggaran APBDes.

Arifin mengungkapkan bahwa dalam surat edaran untuk setiap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempunyai kotak aspirasi maupun posko aspirasi sehingga apa yang telah menjadi usulan masyrakat bisa tertampung dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) tahun 2020.

“Kita akan memulai segera, surat edaran untuk setiap BPD harus mempunyai posko aspirasi dan kotak aspirasi sehingga bisa memastikan semua usulan masyarakat tertampung. Selain itu rencananya untuk PAPBD tahun 2020, kedepan Dinas PMD untuk melakukan sinkronisasi terhadap sekolah anggaran desa,”ucapnya.

Lebih lanjut Arifin menyebutkan bahwa saat ini setiap desa yang ada di Kabupaten Trenggalek sedang dalam proses pengisian BPD, maka ia memastikan salah satu tugas BPD bisa menerima usulan Masyarakat ketika di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

“Salah satu tugas pertama BPD bahwa mereka harus bener – bener bisa menerima semua usulan masyarakat sehingga itu nanti akan jadi bahan BPD ketika penganggaran di APBDes,” tandasnya.
Selain itu Arifin menambahkan terhadap sekala prioritas akan disesuaikan dengan kecukupan angaran saat pembahasan musyawarah perencanaan pembangunan.

“Yang kedepan saya rasa itu sudah cukup untuk membuat perencanaan APBDes yang berkualtas dan inklusif yang sesuai harapan masyarakat.” tuturnya.

Selain itu di tempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Edy Supianto menyebutkan bahwa laporan dari masyarakat ditujukan ke kotak aspirasi atau ke posko aspirasi tersebut agar bisa ditindaklanjuti.

“Kuncinya adalah kewenangan Desa, yang mana sepanjang ada kesempatan bisa disesuaikan dan bisa dilaksanakan,” ulasnya.

Selanjutnya ia mencontohkan kalau halnya ada jalan lingkungan yang rusak, maka ini yang akan menjadi kewenangan desa. Yang selanjutnya bisa dianggarakan pada perubahan anggaran atau saat penyusunan anggaran.

“Kalau dalam hal ini volumenya besar serta kapasitasnya skala Kabupaten nanti bisa disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten,”tungkasnya. (wek).

Sumber : https://www.harianbhirawa.co.id/bupati-trenggalek-pastikan-setiap-bpd-mempunyai-kotak-aspirasi/

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here