Beranda Publikasi Analisis MENGUKUR KESEHATAN KEUANGAN DAERAH DARI APBD 2020 DI 10 KABUPATEN DI JAWA...

MENGUKUR KESEHATAN KEUANGAN DAERAH DARI APBD 2020 DI 10 KABUPATEN DI JAWA TIMUR

Secara konstitusional (UUD 1945) anggaran negara dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, landasan konstitusional tersebut harusnya menjadi komitmen utama bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran.

Namun dalam kenyataanya, tidak sedikit daerah yang orientasi APBD nya masih besar untuk kepentingan birokrasi dan elit daerah sehingga anggaran daerah belum sepenuhnya menjadi alat pendorong kesejahteraan. Pengelolaan anggaran daerah nampaknya hanya menjadi rutinitas atau ritual tahunan belaka, tanpa meninggalkan dampak kesejahteraan.

Berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan anggaran daerah, salah satunya kesehatan keuangan daerah. Penerimaan daerah secara umum masih bergantung pada transfer pemerintah pusat, rata-rata 60 % penerimaan daerah bersumber dari dana perimbangan. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber penerimaan yang diperoleh berdasarkan kinerjanya masih sangat minim, rata-rata hanya sekitar 10 % saja.

Rendahnya sumber pendapatan dari PAD ini mengakibatkan rendahnya ruang fiscal yang dimiliki oleh daerah. Ruang fiscal yang dimaksud adalah ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dari sepuluh Kabupaten di Jawa Timur yang dianalisis oleh FITRA Jatim, terlihat Kabupaten Gresik memiliki rasio ruang fiscal terbesar. Tahun 2020 Kabupaten Gresik memiliki ruang fiscal 50 % dari total pendapatan daerah. Kabupaten dengan ruang fiscal terendah adalah Kabupaten Lamongan yaitu sebesar 9 % dari total pendapatan yang miliki.

Minimnya ruang fiscal juga dipengaruhi oleh besarnya belanja pegawai yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan. Hal ini bisa dilihat misalnya meskipun PAD Kabupaten Sidoarjo lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi rasio ruang fiscal Sidoarjo lebih besar dari Kabupaten Gresik hal ini disebabkan karena alokasi belanja pegawai (BTL) Kabupaten Gresik lebih rendah dari Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan segala potensi local yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah guna meningkatkan ruang fiskalnya.

Dengan meningkatnya ruang fiscal, tidak hanya mengurangi ketergantungan dari dana transfer pemerintah daerah akan tetapi juga dapat memastikan terdanainya program-program prioritas pembangunan sebagaimana yang ditetapkan sebagai prioritas. Karena dana transfer dari pemerintah pusat lebih banyak bersifat earmarket atau sekedar menjalankan program pemerintah pusat.

Indicator kesehatan keuangan daerah lainnya, adalah terkait dengan pengelolaan belanja daerah. Kesehatan keuangan daerah dapat diukur dari sebarapa besar dan kualitas belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan. Pertama, proporsi belanja daerah untuk belanja rutin dan belanja pembangunan (belanja modal, barang dan jasa). Kedua, sejauh mana anggaran daerah memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo.

Semakin besar alokasi anggaran untuk pembangunan artinya pengelolaan keuangan daerah semakin sehat. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti kemiskinan, ketimpangan salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar-sebesarnya untuk pembangunan.

Berdasarkan analisis FITRA JATIM terhadap APBD tahun 2020 di 10 Kabupaten Di Jawa Timur, Nampak alokasi belanja tidak langsung (BTL) menyendot 50 % lebih dari total belanja daerah. Tiga kabupaten (Mojokerto, Ngawi dan Nganjuk) rasio belanja tidak langsung mencapai 60 %. Kabupaten dengan rasio BTL terendah adalah Kabupaten Bojonegoro yakni 35 %. Tingginya belanja tidak langsung ini tentu akan mengakibatkan rendahnya alokasi belanja untuk mendana program dan kegiatan yakni belanja langsung. Artinya secara kuantitas program dan kegiatan yang sudah direncanakan dikhawatirkan tidak dapat menjawab persoalan dan tantangan pembangunan yang dihadapi, selain itu juga akan meghambat laju pertumbuhan ekonomi di daerah.

Melihat indicator kesehatan keuangan daerah diatas, sekiranya pemerintah daerah perlu untuk melakukan reformasi pengelolaan anggaran public (APBD) yaitu dengan meningkatkan tata kelola anggaran public. Menurut Joko Tri Haryanto , reformasi pengelolaan anggaran public ditujukan bagaimana anggaran public dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan .

Perbaikan pengelolaan anggaran public, dapat dilakukan dengan semakin meningkatkan kualitas belanja public. Sudah saatnya pemerintah daerah untuk memiliki komitmen mengurangi belanja-belanja yang bersifat rutin, atau belanja-belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pencapaian tujuan program prioritas. Penerapan anggaran berbasis kinerja mutlak untuk direalisasikan, setiap satu rupiah yang dialokasikan harus dapat diukur pencapaian out put serta outcomenya.

Untuk tercapainya tujuan pembangunan, tidak hanya dibutuhkan anggaran yang besar akan tetapi juga harus didukung dengan kualitas belanja yang memadai. Misalnya belanja Langsung yang merupakan alokasi belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan, harus dipastikan bahwa belanja modal dan belanja barang dan jasa harus lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai berupa honorarium dan upah. Dengan begitu anggaran daerah yang terbatas menjadi efektif untuk menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.

Komitmen politik buget actor untuk melakukan efesiensi juga menjadi salah satu kunci untuk lahirnya anggaran yang efektif, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengefesiensi belanja perkantoran, makan minum, serta belanja-belanja aparatur lainnya. Dengan begitu hasil efesiensi tersebut dapat dialokasikan untuk belanja-belanja yang lebih produktif meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi) bagi masyarakat selaku pembayar pajak.

Note : Tulisan ini juga telah dimuat : http://info-anggaran.org/beritaterkini.php?id_berita=170

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...
- Advertisement -

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.   Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

Related News

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.   Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

MENGUKUR CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN

Catatan Atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Oleh : Tim Fitra Jatim Tahun 2019 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)...
- Advertisement -

2 KOMENTAR

  1. Luar biasa analisanya.
    Belanja pegawai di lmg dugaan saya memang di mark up.stiap jenis kegiatan paati ada sewa tempat atau gedung.padahal gedungnya milik dinas tsb.

    • terima kasih, perlu terus untuk diadvokasi supaya anggaran daerah lebih efektif untuk pembangunan dan tidak menjadi lahan korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here