Beranda Publikasi Analisis MENGUKUR CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN

MENGUKUR CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN

Catatan Atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019
Oleh : Tim Fitra Jatim

Tahun 2019 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban. Dalam dokumen tersebut setiap tahunnya pemerintah daerah menetapkan capaian kinerja pembangunan, pada tahun 2019 berdasarkan dokumen RKPD pemerintah Kabupaten Tuban menetapkan tema “Pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan”.

Untuk melihat apakah tema pembangunan itu tercapai atau tidak, maka perlu dilakukan analisis atau pencermatan terhadap dokumen LKPJ. Karena dokumen ini menyajikan informasi apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang belum tercapai yang tentunya disertai dengan penjelasan-penjelasan yang rasional.

Jika dilihat dari data yang ada, permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tuban adalah masih tinggginya angka kemiskinan. Soal kemiskinan ini, Kabupaten Tuban tergolong daerah zona merah atau 10 besar daerah di Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan tertingggi. Meskipun angka kemiskinan terus mengalami penurunan, akan tetapi belum mampu mengeluarkan Tuban dari zona kemiskinan di Jawa Timur.

Secara makro kinerja pembangunan Kabupaten Tuban sudah mulai menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi, berdasarkan data BPS tahun 2018 pertumbuhan ekonomi dilaporakan tumbuh 5,16% (diatas capaian nasional dan meningkat disbanding tahun sebelumnya). Patut diapresiasi peningkatan pertumbuhan ekonomi juga berjalan linier dengan penigkatan pendapatan masyarakat, tahun 2018 pendapatan per kapita sebesar Rp. 51,6 juta mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Indicator kesejahteraan lainnya dapat dilihat dari indek pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan informasi dalam dokumen LKPJ, IPM Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan tahun 2018 IPM mencapai 67,43 naik dari tahun 2017 (66,77). Namun demikian IPM Kabupaten masih dibawah IPM provinsi Jawa Timur yakni 67,43. Sementara angka kemiskinan jika dibandingkan dengan dua daerah tetangga Bojonegoro dan Lamongan, angka kemiskinan di Tuban masih yang tertinggi. Berdasarkan data Susenas (2015-2019) angka kemiskinan di Tuban 14,58 %, sementara Kabupaten Lamongan (13,21%) dan Bojonegoro angka kemiskinannya 12,38%.

Pencapaian kinerja pembangunan secara makro tersebut patutlah diapresiasi, meskipun masih perlu mendapatkan beberapa catatan untuk peningkatan kinerja pemerintah kabupaten Tuban terutama untuk penurunan angka kemiskinan. Hal ini penting karena sesuai target yang telah ditetapkan, diakhir RPJMD angka kemiskinan ditetapkan pada angka sekitar 12%. Hal ini tentulah bukan pekerjaan yang mudah.

Dalam LKPJ tahun 2019 pencapaian target angka kemiskinan sebagaimana dalam target RPJMD, tahun 2019 ini angka kemiskinan ditarget turun menjadi 14,50% sedangkan realisasinya sebesar 14,58% artinya target penurunan angka kemiskinan ini tidak tercapai. Oleh karena program dan kegiatan pada RKPD serta APBD Perubahan tahun 2020 sebagai tahun keempat RPJMD, haruslah diprioritaskan untuk percepatan pencapaian indicator kinerja yang belum tercapai pada tahun 2019.

Tidak tercapainya beberapa indicator kinerja pada tahun 2019, hendaknya menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah daerah Tuban. Hal ini perlu diidentifikasi akar permasalahannya, misalnya apakah jenis kegiatan yang kurang efektif, tidak focus, salah sasaran sehingga tidak menunjang keberhasilan program. Perlu dilihat juga manajeman program dan kegiatan dimasing-masing satuan kerja, dan juga jumlah dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di OPD.

Salah satu yang perlu dioptimalkan adalah pengelolaan anggaran daerah, bagaimana pemerintah daerah harus mulai focus penggunaan APBD untuk peningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang menunjang ekonomi. Sebagaimana diketahui dalam realisasi APBD 2019 terdapat SiLPA sebesar Rp.403 miliar. Sebuah angka yang cukup besar dan hal ini menujukkan bahwa kinerja anggaran perlu untuk dilakukan evaluasi.

Hal ini tentunya akan menjadi hambatan dalam rangka optimalisasi APBD, karena dengan SILPA yang tingggi kuantitas pembangunan menjadi menurun dan akan berdampak pada terhambatnya pelayanan kepada masyarakat, selain juga akan menghambat pada kinerja ekonomi local yang pada akhirnya penurunan angka kemiskinan menjadi melambat yang semestinya dengan APBD sekitar Rp. 4 triliun dapat lebih cepat dalam melakukan akselarasi penurunan angka kemiskinan, sehingga Kabupaten Tuban bisa segera keluar dari zona merah kemiskinan.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...
- Advertisement -

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.   Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

Related News

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.   Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

MENGUKUR CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN

Catatan Atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Oleh : Tim Fitra Jatim Tahun 2019 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here