Beranda Publikasi Liputan Media Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.

 

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Isentif Daerah Tahun 2020 dalam Rangka penaggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 

Melalui peraturan ini Pemerintah daerah dapat merumuskan program dan kegiatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan DBH, DAU dan DID.

 

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jatim melalui release yang dikirimkan ke jatimonline menjelaskan. Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya mencapai 2,003 orang. Jumlah ini menjadikan Provinsi Jawa Timur pada posisi ke empat daerah tertinggi terpapar COVID-19.

 

Selain meningkatnya jumlah tersebut, penyebaran kasus positif Covid-19 juga semakin meluas. Dari data yang dirilis oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat 6 daerah di Jatim yang terjadi kasus positif Covid-19, diantaranya ; Surabaya (31), Kabupaten Magetan (8), Kabupaten Siodarjo (3), Kabupaten Malang (4), Kota Malang (2) dan Kabupaten Blitar (1).

 

Melihat perkembangan penyebaran Covid -19 di Wilayah Jawa Timur, diperlukan upaya yang lebih serius lagi melalui program dan kebijakan yang tepat untuk menangani pandemic ini, serta adanya dukungan anggaran yang memadai.

 

“Sampai Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum terbuka terkait dengan penyediaan anggaran dari APBD Provinsi Jatim dalam rangka menangani Covid-19,” kata Dakelan Koordinator Fitra Jatim.

 

Dakelan menambahkan, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi anggaran di tahun 2020 yang dapat digunakan untuk penanganan COVID-19, dengan Rincian Sebagai Berikut :

 

“Penyediaan anggaran penanganan COVID-19 tersebut dapat dilakukan melalui realokasi anggaran dan refocusing kegiatan sebagaimana telah instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 4 tahun 2020 dan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020,” jelas Dakelan.

 

Masih menurut Dakelan, Realokasi tersebut dengan mengurangi atau mengalihkan anggaran operasional aparatur, perjalanan dinas dan juga kunjungan kerja baik oleh eksekutif maupun DPRD. Dalam APBD 2020, pemerintah provinsi menganggarkan biaya perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri sebesar Rp. 261,945,955,030.

 

Berkaitan dengan percepatan, ketepatan penanganan kasus Covid-19 di Jawa Timur, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur mendesak :

 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merumuskan program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dengan memanfaatkan peluang anggaran sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 19/PMK.07/2020.

 

Gubernur Jawa Timur melakukan penyisiran alokasi-alokasi anggaran yang tidak menjadi prioritas, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas, pengurangan anggaran operasional pegawai dan pejabat, anggaran Kunker DPRD dan mengalihkan untuk anggaran penanganan Covid-19 sehingga pemprov memiliki anggaran yang cukup dan penanganan Covid-19 menjadi maksimal.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mempublikasikan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, karena keterbukaan atau transparansi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. (uzi).

 

Berita ini disalin dari : http://www.jatimonline.net/fitra-jatim-realokasi-apbd-pemprov-jatim-dalam-penanganan-pandemic-covic-19-harus-segera-dirumuskan/

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

KNTI Gresik Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Pengurus dan Masyarakat Nelayan Tradisional

Fitrajatim.org – Melihat kondisi selama wabah Covid-19, nelayan tradisional sangat merasakan dampaknya. Baik penjualan ikan menurun, bahan bakar, dan bekal untuk melaut...
- Advertisement -

Tingkatkan Kapasitas Pengurus, KNTI Kota Surabaya Lakukan Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Anggaran

Fitrajatim.org - Sudah setahun lebih pademi Covid -19 masih melanda dan memberikan dampak yang luar biasa parah, khususnya di sektor perikanan dan...

Perkuat Melek Anggaran, Fitra Jatim Gelar Kelas Politik Anggaran ke-V

Fitrajatim.org - Persoalan anggaran, belakangan ini tidak familiar lagi bagi masyarakat tentang anggaran negara. Namun, pengetahuan masyarakat tentang politik anggaran sendiri masih...

Monitoring Mahasiswa Magang, Ketua Yayasan Unigoro Minta Masukan FITRA

Fitrajatim.org - Siang ini (5/4) kantor Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran Jawa Timur (Fitra Jatim) yang berkantor di Jl. Jeruk A3-17 Perbon...

Related News

KNTI Gresik Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM Pengurus dan Masyarakat Nelayan Tradisional

Fitrajatim.org – Melihat kondisi selama wabah Covid-19, nelayan tradisional sangat merasakan dampaknya. Baik penjualan ikan menurun, bahan bakar, dan bekal untuk melaut...

Tingkatkan Kapasitas Pengurus, KNTI Kota Surabaya Lakukan Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Anggaran

Fitrajatim.org - Sudah setahun lebih pademi Covid -19 masih melanda dan memberikan dampak yang luar biasa parah, khususnya di sektor perikanan dan...

Perkuat Melek Anggaran, Fitra Jatim Gelar Kelas Politik Anggaran ke-V

Fitrajatim.org - Persoalan anggaran, belakangan ini tidak familiar lagi bagi masyarakat tentang anggaran negara. Namun, pengetahuan masyarakat tentang politik anggaran sendiri masih...

Monitoring Mahasiswa Magang, Ketua Yayasan Unigoro Minta Masukan FITRA

Fitrajatim.org - Siang ini (5/4) kantor Forum Indonesia untuk Transaparansi Anggaran Jawa Timur (Fitra Jatim) yang berkantor di Jl. Jeruk A3-17 Perbon...

Tak Ada Akses BBM Subsidi untuk Nelayan, Fitra Jatim Konsolidasi bersama KNTI Gresik

Fitrajatim.org - Selama pandemi covid-19 pendapatan masyarakat menurun, tak terkecuali masyarakat nelayan tradisional. Hal itu diperparah masih minimnya akses BBM bersubsidi bagi...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here