Beranda Publikasi Analisis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*

 

Ilustrasi : (Foto : Radarbromo.jawapos.como

 

 

Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Anggaran dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Aturan tersebut guna merealokasi dan refocussing anggaran belanja kementrian/lembaga untuk penanganan Covid-19. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga harus memutar otak untuk merubah prioritas penggunaan Dana Desa (DD). Melalui DD, pemerintah akan salurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 12,4 juta keluarga miskin dan masyarakat rentan lainnya. Rencana tersebut akan segera dilaksanakan dengan terbitnya Permendesa No 6 Tahun 2020, revisi atas Permendesa No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020. Melalui aturan baru tersebut, pemerintah mengaloksikan sebagian dari anggaran DD untuk bantuan sosial (Bansos) kepada keluarga miskin. Total anggaran yang disiapkan oleh Kemendes PDTT adalah Rp 22,4 triliun. Untuk sistem penyalurannya non tunai dan penerimaannya mulai bulan april sampai dengan bulan juli. Jadi total uang yang diterima oleh pemanfaat sebesar Rp 1,8 juta. Artinya, pemanfaat perbulan menerima uang sebesar Rp 600 ribu

 

Skema ini dibuat untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat rentan yang terdampak Covid-19. Harapannya kesulitan masyarakat yang terdampak Covid-19 mampu tertolong dari BLT yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa melalui DD. Selain itu anggaran tersebut adalah bertujuan untuk mendorong pemulihan dampak sosial ekonomi karena mewabahnya Covid-19.

 

Diakui atau tidak keberlangsungan hidup masyarakat dunia, khususnya Indonesia pada hari ini sedang mengalami guncangan luar biasa. Bagaimana tidak, akibat meluasnya virus corona keseluruh daerah membuat aktifitas perekonomian juga ikut terganggu. Hasil pertanian dan hasil nelayan harganya juga sangat tidak sesuai harapan. Apalagi semenjak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebelum meluasnya virus corona memang cukup stabil. Tapi, setelah virus ini menyebar membuat semua pihak tergunjang. Khususnya adalah warga masyarakat. Dari kekhawatiran inilah. Sehingga pemerintah mau tidak mau harus membuat kebijakan yang bersifat maraton. Sehingga muncul program BLT melalui DD untuk menolong perekonomian masyarakat Indonesia yang terdampak Covid-19. Namun, adanya program tersebut harus dikawal secara bersama-sama. Agar memenuhi kriteria dan tepat sasaran.

 

Seperti halnya dengan perubahan prioritas penggunaan DD di tahun 2020 ini juga harus di awasi bersama-sama. Jangan sampai terjadi masalah didalam masalah. Oleh sebab itu, Jaring Pengaman Sosial (JPS) DD harus digunakan. Mekanisme pendataan dari tingkat RT/RW harus betul-betul dilakukan. Sehingga anggaran besar yang sudah dikeluarkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak menjadi sia-sia.

 

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), setidaknya mengidentifikasi potensi korupsi anggaran Covid-19 diantaranya; pertama, pendataan dilakukan secara serampangan; kedua, penerima bantuan salah sasaran; ketiga, penggelapan dana bantuan; keempat, jumlah bantuan tidak sesuai yang diterimakan; kelima, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan; keenam, double pembiayaan, (APBN, APBD dan APBDesa)”. Dari beberapa potensi kerawanan yang telah dipaparkan. Pemerintah desa bisa menggunakan beberapa langkah;

 

Musyawarahkan Basis Data Pemanfaat BLT

 

Pemerintah desa (Pemdes) dalam hal penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus didorong untuk mengadakan musyawarah terlebih dulu bersama Badan Permusyawaran Desa (BPD) dan para tokoh masyarakat. Dengan demikian Pemdes akan memperoleh data yang komprehensif dan akurat. Tujuan dari pada musyawarah adalah untuk mendeteksi adanya double pemanfaat atau double anggaran. Oleh sebab itu Pemdes harus betul-betul mengadakan musyarawarah untuk memperoleh masukan dari beberapa kelompok masyarakat yang ada. Karena dalam hal ini masyarakat berhak tahu sejauh mana Pemdes dalam menjalankan program yang sudah dibuat. Apalagi ini, adalah menyangkut pertolongan kepada masyarakat yang sifatnya harus cepat untuk dilakukan.

 

Komparasikan Data Pemanfaat

 

Untuk antisipasi double anggaran dan double pemanfaat BLT. Seluruh relawan yang mendata pemanfaat harus betul-betul memperhatikan data yang sudah ada. Tujuan dari pada komparasi data adalah untuk menjakau pemanfaat secara menyeluruh dan akurasi data. Sehingga tidak ada pemanfaat yang merasa kecewa dengan skema penyaluran yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jika penyaluran kurang tepat sasaran, hanya akan menambah masalah.

 

Terapkan Indikator Pemanfaat

 

Tujuan dari pada menerapkan indikator pemanfaat adalah untuk menjangkau penyaluran tepat sasaran. Dengan demikian tidak ada kecemburuan sosial dan meminimalisir kebocoran anggaran yang sudah diatur oleh regulasi yang ada. Yaitu sesuai dengan Permendesa No 6 Tahun 2020 yang merevisi Kemendes PDTT atas Permendesa No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa (DD). Dengan adanya regulasi tersebut tentu para stakeholder (pihak yang berkepentingan) sudah mengetahui. Namun, program ini harus dikawal secara bersama untuk bisa dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima.

 

Berikut adalah beberapa target sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga  miskin non Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain; pertama, kehilangan mata pencaharian; kedua, belum terdata (exclusion error); ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dari beberapa indikator pemanfaat tersebut merupakan syarat yang harus betul-betul dijalankan oleh pemerintah desa (Pemdes) selaku penanggungjwab dan penyalur BLT tersebut.

 

Transparansi Data Penerima BLT

 

Dengan menyampaikan data penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk antisipasi double anggaran atau double penerima manfaat. Sehingga seluruh elemen masyarakat juga ikut mengawasi dalam penyaluran BLT tersebut. Bukan tidak mungkin jika skema dan kontrol yang kurang tepat. Program yang dirancang oleh pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 tidak akan tepat sasaran. Bahkan, kemungkina bisa menambah masalah.

 

Maka dari kejadian ini pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa bisa juga mengembangkan sistem  manajemen pemerintahan dan pmebangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good and clean govermance. Merujuk pada pendapat Peter Drucker, salah seorang guru manajemen sejagad, bahwa “sesungguhnya tidak ada negara yang miskin atau terbelakang, yang ada adalah negara-negara yang tidak terkelola (unmanaged) dengan baik sekaligus tidak memiliki kepemimpinan (leadership) yang efektif”. Pemikiran Peter Drucker tersebut adalah sebagai pijakan hipotesis tentang faktor penyebab krisis yang melanda sebuah negara (Basyar. H, 2018;2).

 

Jika kita bicara pada konteks hari ini. Bukan tidak mungkin, Indonesia juga akan semakin terpuruk akibat dampak dari pada Covid-19. Oleh sebab itu, semua ini butuh perencanaan dan manajemen yang matang. Semuanya memang butuh penanganan secara cepat. Namun, tidak harus meninggalkan subtansi dari pada kebijakan yang dibuat. Dengan memperhatikan dampak negatif dan positif. Tentu semuanya akan terakomodir dengan baik. Karena sebelum program BLT terealisasi pun. Banyak suara-suara sumbang yang sangat tidak menunjukan kredibiltas pemerintahan yang baik. Setiap apa yang disampaikan oleh Presiden dan para Kabinet juga selalu bersebrangan. Sehingga menimbulkan opini yang tidak cukup baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bagaimana tidak, disaat masyarakat sedang bingung memikirkan nasib hidup keluarganya. Mereka disuguhkan perdebatan para pejabat negara yang tidak elok untuk pada kondisi saat ini.

 

Sudah saatnya pada kondisi seperti ini pemerintah Indonesia. Mulai pusat sampai tingkat desa berbenah diri untuk menunjukkan kinerjanya dalam mengentaskan masyarakatnya dari lilitan kemiskinan. Entah dengan program apapun, yang pasti menjadi prioritas adalah masyarakat. Apalagi dengan mewabahnya Covid-19 mereka sangat merasakan kesusahan dalam mencari nafkah. Baik petani, buruh, nelayan  dan pedagang. Mereka semua menjadi korban dari pada pandemi ini. Semoga dengan kebijakan yang diambil pemerintah melalui DD dalam bentuk program BLT bisa mengurangi kesulitan mereka.

 

 

*Penulis : Staf Advokasi FITRA Jawa Timur

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...
- Advertisement -

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.   Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

Related News

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...

Penyiapan Anggaran dari APBD untuk Penananganan COVID-19 Di Jawa Timur

  Oleh : FITRA Jawa Timur   Berdasarkan data saat ini jumlah kasus positif COVID-19 berjumlah 51, pasien dengan pengawasan berjumlah 149 dan Orang dalam pemantauan jumlahnya...

Fitra Jatim; Realokasi APBD Pemprov Jatim Dalam Penanganan Pandemic Covic-19 Harus Segera Dirumuskan

Surabaya,- Penanganan dan rumusan kebijakan melalui Anggaran Daerah dalam penanganan pandemic covic-19 telah diberikan keleluasaan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Keuangan.   Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

MENGUKUR CAPAIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TUBAN

Catatan Atas LKPJ Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Oleh : Tim Fitra Jatim Tahun 2019 merupakan tahun ke tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here