Beranda Coronavirus Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim

 

Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih banyaknya perencanaan program yang belum tepat sasaran. Contoh saja program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kemensos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD). Adanya program ini malah membuat kegaduhan didalam masyarakat. Bagaimana tidak, data yang sudah diajukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) dikembalikan oleh Kementrian Sosial (Kemensos), itu pun tidak sesuai yang diharapkan oleh Pemdes. Pendataan yang dilakukan oleh Pemdes dimentahkan oleh Kemensos. Orang kaya dapat santunan, orang sudah wafat dapat santunan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat santunan. Lalu, bagimana dengan masyarakat yang benar-benar membutuhkan?. Mereka hanya bisa gigit jari dan sambil mengumpat.

Program mulia ini bisa menjelma menjadi, “buah simalakama”. Hanya menambah masalah di tengah mewabahnya Covid-19. Sehingga posisi Pemdes serba sulit. Alih-alih program ini untuk mengentaskan masyarakat dari dampak Covid-19, justru menimbulkan konflik di akar rumpun. Yaitu masyarakat rentan di perkotaan dan pedesaan yang seharusnya bisa merasakan program itu.

Ini menjadi pertanyaan besar bagi para pegiat kebijakan anggaran ataupun pelaku lainnya yang bergerak tentang program pemerintah. Pertama; sebenarnya pemerintah punya basis data yang akurat atau tidak?. Karena penyaluran program bantuan sering salah kamar. Kedua; Kriteria miskin yang tercantum dalam Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 revisi atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang prioritas anggaran tahun 2020 tidak berlaku dan tidak ada orang miskin yang dimaksud. Ketiga; apakah Pemdes yang tidak pernah update data kependudukan. Sehingga setiap ada peluncuran program dari pemerintah baru klabakan mencari data pemanfaat. Padahal untuk antisipasi ini, Pemdes sudah mempunyai kewenangan memasukan anggaran ke – Bidang Pemerintahan Desa dalam Sub Bidang Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif. Tujuan dari pada penganggaran ini adalah untuk mendeteksi kelompok rentan yang terdapat didesa tersebut. Dengan demikian setiap ada program yang sifatnya untuk masyarakat rentan bisa sampai kepada yang berhak.

Jika mengkaji kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini soal Bansos dan BLT adalah hal yang wajar. Karena yang berhak menerima justru tidak mendapatkan haknya. Padahal Pemdes sudah melakukan berbagai tahapan, Musyawarah Desa (Musdes) sosialisai dan pembentukan tim pendata BLT DD. Itupun tim pendata sudah diambil dari lembaga paling bawah, RT/RW. Kemudian pra Musdes validasi dan finalisasi. Yang terakhir Pemdes melakukan Musdes penetapatan penerima manfaat BLT DD dengan mengundang kembali dari berbagai unsur lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dengan demikian bisa dinilai tahapan ini sudah benar dan sesuai dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Yaitu, intruksi Presidean No 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang/ Jasa dalam Rangka Percepatan Penangana Covid-19, SE Menteri Desa, PDTT No 8/2020 tentang Desa tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai (PKT) dan SE Mendagri No 440/2703/SJ/2020 tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di desa. Jika hari ini masih gaduh. Lalu siapa yang salah dan siapa yang bermasalah?.  Pertanyaan ini kemudian muncul diberbagai pihak atas kebijakan anggaran untuk penanggulangan dampak dari pada Covid-19.

Memang semua ini tidak dapat dipungkiri atas politik anggaran. Walaupun di tengah musibah masih saja ada yang menunggangi kebijakan anggaran. Janji politik pemimpin masih menjadi embel-embel. Sehingga misi kemanusian masih terkebiri oleh pemenuhan janji politik. Bisa dikatakan jika ini dilakukan oleh Kepala Desa (Kades) atau Lurah. Momen ini kemungkinan aji mumpung bagi yang berkepentingan. Karena prasyarat untuk mempertahankan posisinya jika ingin menjadi pemimpin kembali. Buktinya adalah, data BLT DD yang sudah ditetapkan masih ada data susulan. Misal data yang ditetapkan 99, berubah menjadi 130. Sehingga forum Musdes yang sudah disepakati bersama tercederai.

Mengabaikan Manfaat Anggaran Secara Proporsional

Jika hal ini terus terjadi. Berarti proses penganggaran belum terbentuk dengan baik. Dari tingkat desa sampai pusat. Karena masih terjadi hal-hal yang melanggar konstitusi dan ketentuan anggaran yang harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat.  Belum lagi masih adanya lembaga pemerintah yang masih membebani antara satu dan yang lainnya. Ini menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Karena budaya sungkan pada orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi masih menjadi tradisi dan menjadi transaksi diluar kewenangan. Sehingga ketika dikunjungi lembaga terkait, lembaga yang paling bawah harus mengeluarkan sejumlah uang. Akibat hal ini, anggaran yang seharusnya untuk merealisasikan perencanaan. Masih harus dikeluarkan dari ketentuan anggaran yang sudah masuk dalam perencanaan.

Diakui atau tidak. Hal ini mengabaikan manfaat anggaran secara proporsional. Karena anggaran masih ada pengeluaran yang tidak penting. Entah hal ini disengaja atau tidak. Yang pasti hanya akan menambah beban anggaran. Seharusnya lembaga diatas harus menjadi suport. Bukan, menjadi bagian repotnya lembaga yang paling bawah. Fasilitasi sebuah keharusan. Namun, harus tetap mengedepankan efektifitas anggaran untuk kesejahteraan.

Hari ini seluruh unsur pemerintahan harus memutar otak untuk meminimalisir kebocoran anggaran. Agar program pemerintah tepat sasaran. Baik, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupten dan APBDes. Kemudian, pemerintah dari tingkat desa, kabupaten sampai Provinsi harus menggunakan tipologi anggaran menurut perspektif kesejahteraan. Hal ini digunakan untuk menganalisa keadaan keuangan negara yang bisa berdampak pada pendapatan seluruh sektor lembaga pemerintahan. Pertama; Jika negara lemah, pasti kebijakan keuangan pelit. Karena tidak adanya pendapatan di APBN. Kedua;  Jika negara sejahtera, pasti negara baik. Karena adanya pemasukan dan pendapatan dalam keuangan negara. Logika ini harus dicerna betul-betul dan di pelajari oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai desa. Karena pada hari ini negara sedang menghadapi kesulitan luar biasa akibat mewabahnya Covid-19.

Dengan melihat situasi ini. Pemerintah desa bisa melakukan beberapa hal; Petama, Menggunakan asas pengelolaan keuangan dengan benar, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kedua, Meminimalisir pengeluaran yang diluar prioritas. Ketiga, Mengabaikan intruksi yang tidak penting jika memang benar-benar diluar kemampuan keuangan desa. Keempat, Mengadakan Musdes setiap ada ketentuan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jika hal ini memang benar-benar dilakukan. Negara, khususnya desa. Otomatis akan terhindar dari permasalahan kebijakan. Karena secara tidak langsung. Desa ikut meminimalisir defisit anggaran yang sedang dihadapi oleh negara.

Prioritas Pengentasan Kemiskinan atau Kepentingan

Asumsi ini memberikan pemahaman bahwa anggaran tidak hanya menjadi domain yang teknokratik, tetapi merupakan arena politik kontestasi antara negara dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan anggaran untuk rakyat miskin (pro poor). Anggaran yang berpihak pada orang miskin menjadi keniscayaan, sebagai salah satu implementasi fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya ada tiga landasan hak bagi warga miskin menuntut hal ini, yaitu: hak asasi manusia, hak ekonomi sosial dan budaya. Oleh karena itu demokrasi anggaran dari tingkat pusat sampai Pemdes harus betul-betul muncul. Dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Hal ini biasa dikatakan pro poor budget, merupakan bagian dari kebijakan yang berpihak pada kaum miskin (pro poor policy). Menurut Rohman. H dalam buku, “APBD Bukan Untuk Rakyat”. “ Secara konseptual pro – poor policy adalah tindakan politik yang bertujuan untuk mengalokasikan hak-hak dan sumberdaya kepada individu, organisasi dan yang termarginalisasi, (2012; 28). Jika kembali pada persoalan pada hari ini. Prioritas anggaran yang harus dibuat berdasarkan pokok permasalahan negara, khusunya adalah Pemdes. Sehingga dengan mengedepankan pengentasan kesulitan masyarakat. Maka kebijakan anggaran tepat, negara kuat. Apalagi disaat-saat kondisi seperti sekarang.

Merujuk pada problem yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada hari ini. Bahwa, kebijakan yang dibuat harus menghilangkan ego sektoral. Karena ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak wabah Covid-19 adalah hal yang paling penting untuk dilakukan. Jangan sampai kekuatan kepentingan mengalahkan misi kemanusian di tengah pandemi Covid-19.

Fokus Pemanfaat Anggaran

Konsentrasi dalam menggunakan anggaran adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini merancang sebuah siklus anggaran yang tepat untuk diterapkan. Pola ini dibentuk untuk merealisasikan perencaan yang tepat, dengan landasan basis data yang valid dan akurat. Lain dari pada itu mewujudkan program Bansos dan BLT DD tepat sasaran. Pemerintah berani mengambil sikap tegas terhadap masyarakat yang berhak menerima dan tidak. Mungkin hal ini terkesan kaku. Namun, jika dilakukan bisa membuat kedisiplinan bagi stakeholder (yang berkepentingan) dari atas sampai bahwa. Di tengah wabah Covid-19 ini waktunya Indonesai untuk move one sebagai negara besar yang tidak hanya bergantung pada asing. Hal ini sebagai ikhtiar untuk mengingat, bahwa Indonesia juga mempunyai kekuatan yang tidak kalah hebat dari negara lain. Dengan pola menghidupkan disiplin anggaran.

Mungkin ini terkesan konyol. Namun ini hal yang tidak kalah penting untuk memberikan pemahaman bahwa negara Indonesia memang benar-benar mampu menghidupi rakyatnya di tengah himpitan wabah Covid-19. Jika dikaji, membesarkan hati masyarakat itu tidak kalah penting. Karen dengan ini, masyarakat tidak akan merasakan beban masalah yang dihadapi. Bisa dikatakan hal-hal yang dianggap remeh ini bisa mendorong siklus anggaran tepat sasaran. Dengan tujuan merubah paradigma pemangku kebijakan dari berbagai analisa dan pemahaman. Sehingga pengambilan keputusan tepat, pemberi pelayanan mampu melihat realita lapangan dan yang terakhir penerima dampak kebijakan bisa merasakan manfaat program pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah mendidik masyarakat untuk hidup mandiri dan tidak menggantungkan bantuan dari pemerintah, Artinya bahwa, masyarakat yang tidak berhak menerima program bantuan pemerintah jangan mengaku miskin harus dididik betul-betul. Begitu juga, yang sudah mulai sejahtera sejak adanya program bantuan pemerintah, harus rela dialihkan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan. Ikthiyar ini mungkin bisa menjadi alternatif untuk mendorong pemerintah lebih keras lagi dalam menyalurkan bantuan.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here