Beranda Publikasi Berita FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Kepala DPMPD Kabupaten Trenggalek (Bapak Edy Supriyanto) terlibat diskusi dalam FGD

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik pemerintah desa, BPD, masyarakat serta pihak supra desa seperti pemerintah Kabupaten. Untuk memwujudkan tata kelola yang baik, salah satunya dengan mendorong adanya akuntabilitas sosial di desa. Pemerintah desa dan warga desa memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan efektifitas sumber daya desa untuk kesejahteraan warga desa secara keseluruhan.

Warga desa memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membuka atau menginformasikan kepada warga desa berkaitan dengan penggunaan anggaran desa. Selain itu juga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap tahapan dan proses perencanaan dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Dengan informasi yang cukup, diharapkan aka nada partisipasi yang penuh dan tanggungjawab warga desa untuk menjaga hasil pembangunan. Hal inilah yang dimaknai sebagai salah satu konsep dari akuntabilitas sosial.

Dalam rangka mendorong lahirnya akuntabilitas sosial di desa, FITRA dengan dukungan KOMPAK menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan komitmen bersama antar pihak baik dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan masyarakat untuk melembagakan akuntabilitas sosial. Kegiatan yang dilaksanakan di galeri juang Kabupaten Trenggalek dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Trenggalek.

Menurut Kepala DPMPD (Bapak Edy), Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat mendukung dan berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan di desa. Hal ini kita buktikan dengan mengeluarkan regulasi seperti Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKPDesa Tahun 2021. Dalam aturan ini, kita mendorong peran aktif semua pihak, seperti pemerintah desa, BPD, masyarakat, kelompok perempuan, kelompok rentan dan lainnya. Dan dalam aturan ini kita ingin memastikan bahwa anggaran desa dikelola secara transparan, partisipatif dan akuntanbel, selain itu juga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

Lebih lanjut Bapak Edi juga menyampaikan, DPMD telah menganggarkan di tahun 2020 ini untuk peningkatan kapasitas BPD meskipun anggarannya terpotong karena adanya pandemic Covid 19 ini. Di tahun 2021 nanti kita juga akan meningkatkan kapasitas BPD khusus perempuan dengan jumlah sekitar 300 anggota BPD perempuan. Nanti dalam peningkatkan kapasitas ini kita akan berkolarborasi juga dengan FITRA.

Penandatanganan lembar Komitmen Pelembagaan Akuntabilitas sosial Desa

Diakhir pelaksanaan FGD ini semua pihak yang hadir bersepakat untuk menandatangani lembar komitmen bersama untuk mewujudkan akuntabilitas sosial di tingkat desa. Point-point komitmennya diantaranya, 1) Membangun Kesetaraan Kapasitas antara pemerintah Desa dengan BPD, 2) Peningkatan Kapasitas BPD dan Pemerintah desa secara bersama, 3) membentuk pusat pengaduan dan kotak aspirasi masyarakat di desa 4) Desa mengalokasikan anggaran peningkatan Kapasitas pemerintahan desa dalam APBDesa.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here