Beranda Publikasi Opini Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan*

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. BPNT ini sendiri bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

BPNT sebelumnya merupakan subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program subisidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi bantuan sosial pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program bantuan sosial pangan di Seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT.

Penyaluran bantuan pangan non tunai ini tidak diterimakan secara langsung, akan tetapi KPM akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang akan dipergunakan untuk mengambil sembako di e-warung yang sudah ditentukan. Berdasarkan pedoman umum program sembako, KPM akan menerima KKS yang diterbitkan oleh Bank yang ditunjuk oleh pemerintah. KKS dari Bank penyalur dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number), yaitu 6 (enam) angka yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi. KKS dan PIN ini tidak diperbolehkan untuk dipegang dan disimpan oleh pihak-pihak selain KPM.

Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilaksanakan dengan tahapan : a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warong menggunakan KKS. b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako. c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako. d. KPM berhak memilih e-Warong terdekat untuk membelanjakan dana bantuan sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warong lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/apparat kelurahan atau tenaga pelaksana BPNT lainnya apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar. e. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-Warong kepada KPM.

Sebagaimana kita ketahui bersama pelaksanaan atau penyaluran BPNT di Tuban diwarnai dengan berbagai masalah dilapangan. Mulai dari kualitas sembako sampai dugaan penyalahgunaan bantuan oleh oknum perangkat desa.

Mencuatnya berbagai kasus dalam penyaluran BPNT ini mengkonfirmasi bahwa tata laksana BPNT di Kabupaten Tuban mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas. Jika melihat berbagai kasus yang mencuat, mengindikasikan bahwa tahapan dan prosedur penyaluran BPNT tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dan berjalan kurang transparan. Tidak atau belum maksimalnya tenaga pelaksana BPNT diantaranya; 1. Coordinator wilayah, 2. Coordinator daerah dan 3. Pendamping sosial bantuan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, secara umum tugas dan tanggungjawab tenaga pelaksana BPNT ini adalah memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai ini tepat sasaran dan dapat diterima oleh KPM yang telah ditetapkan. Selain memastikan hal tersebut, tenaga pelaksana BPNT juga harus melakukan pendampingan kepada KPM, memberikan sosialisasi tentang BPNT.

Kasus dugaan penyalahgunaan bantuan sosial pangan yang terjadi di Desa Cepokorejo juga mengindikasikan bahwa tidak atau belum berjalanya pemantauan dan evaluasi yang salah satunya menjadi tugas pemerintah daerah. Pemantauan dan evaluasi (Permensos 20 Tahun 2019 Bab IX pasal 60), pemantauan dan evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk didalamnya adalah proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menjadi hak KPM.

Proses penyaluran KKS jika merujuk pada pedoman dan permensos yang ada, pihak Bank selaku penyalur KKS tidak diperbolehkan menyerahkan KKS kepada pihak lain selain KPM yang sudah ditetapkan dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pangan. Untuk memastikan hal tersebut pihak tenaga pendamping harusnya memberikan pendampingan kepada KPM pada saat pendistribusian KKS sehingga KKS ini benar-benar diterima oleh KPM sendiri. Hal ini dimaksudkan agar KKS tidak diterima oleh pihak diluar KPM sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan KKS, sebagaimana dugaan kasus yang muncul saat ini.

Kasus yang muncul saat ini, semestinya menjadi bahan evaluasi bersama semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan BPNT, baik pemerintah pusat (kemensos), Pemerintah daerah (Provinsi/Kab/Kota) dan juga tenaga pelaksana BPNT untuk meningkatkan koordinasi antar pihak, mengoptimalkan pendampingan dan edukasi kepada KPM, melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan semua pihak.

Hal yang terpenting adalah, karena program BPNT ini pendanaannya bersumber dari anggaran negara (APBN/APBD), pada pelaksanaannya mengutamakan prinsip-prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel. Mulai dari proses pendataan dan penetapan KPM dilakukan secara transparan, data penerima BPNT (KPM) juga harus terbuka sejak awal sehingga public dapat melihat dan mengontrol selain itu KPM juga dapat memastikan dari awal dalam mengetahui hak dan kewajibannya terkait dengan BPNT.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, penting juga untuk pemerintah daerah menginisiasi mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh public terutama KPM secara mudah, cepat dan murah. System pengaduan dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bagi KPM untuk menyampaikan keluhan, laporan terkait dengan pelaksanaan BPNT sehingga kasus-kasus yang terjadi saat ini dapat terdeteksi dari awal.

Selain itu juga perlu dipikirkan untuk memotong mata rantai distribusi bantuan BPNT, sehingga tidak terlalu banyak pihak yang memanfaatkan setiap rantai penyaluran, baik dari penyediaan bahan sembako, sampai penerimaan ke KPM. Panjangnya rantai distribusi inilah menjadi salah satu penyebab munculnya masalah-masalah dilapangan baik kualitas maupun potensi penyimpangan bantuan. Setiap rantai distribusi ada pihak yang selalu mencari untung, sehingga yang menjadi korban adalah KPM yang mestinya memiliki hak untuk menerima bantuan yang berkualitas, tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

*Koordinator FITRA Jawa Timur

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...
- Advertisement -

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Related News

Sengkarut Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban Siapa Untung siapa Buntung?

Dakelan* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga...

FITRA Selenggarakan FGD Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Desa di Kabupaten Trenggalek

Untuk mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang transparan, partisipatif, akuntabel dan inklusif dibutuhkan komitmen berbagai pihak, baik...

Politik Anggaran, Siklus Kepentingan Atau Pemanfaatan Anggaran (Prioritas Pengentasan Kesulitan Kelompok Rentan Di Tengah Wabah Covid-19)

Oleh : Tim FITRA Jatim   Konstitusi mengamanatkan agar anggaran untuk mensejahterakan masyarakat, menurukan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Lalu pertanyaannya, apakah benar demikian?. Karena masih...

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk Antisipasi Dampak Covid-19

Oleh: Wawan Purwadi*       Dampak mewabahnya Covid-19 membuat pemerintah kelabakan untuk mengatur skema pengelolaan keuanggan negara. Atas fenomena global ini Presiden mengeluarkan Perpres No 54 Tahun...

Jelang Pilkada Lamongan, Fitra Jatim: “BUMD dan Perumda Harus Profesional”

  LAMONGAN (wartamerdeka.info) - Memasuki tahun politik, yang tak lebih dari 7 bulan kedepan bakal diselenggarakan perlombaan pilkada, untuk memilih bupati dan wakil bupati. Suasana seperti...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here