BerandaBeritaSoal Penolakan Aturan Minimal Aloksi Dana Desa untuk BLT, Fitra Jatim: Kesannya...

Soal Penolakan Aturan Minimal Aloksi Dana Desa untuk BLT, Fitra Jatim: Kesannya Ada Sentralisasi

Poin yang mereka tolak ada pada pasal 5 ayat 4 yang mengatur batas minimal penggunaan dana desa (DD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) minimal 40 persen.

“Memperkuat indikator kinerja di desa itu seperti pengurangan beban warga terdampak Covid-19, bukan menentukan penggunaan anggarannya,” sambungnya.

Dakhlan menyebut, tujuan menentuan batas minimal alokasi DD untuk BLT sebenarnya memiliki tujuan yang bagus untuk menangani dampak sosial ekonomi Covid-19 di tingkat desa.

Namun, pihaknya menyayangkan mekanisme pengaturan yang seperti tertuang dalam Perpres 104/2021.

Aturan minimal 40 persen DD untuk BLT juga berpotensi memunculkan masalah lain.

“Misalnya, (warga yang butuh BLT) tidak sampai 40 persen, tapi karena di peraturan minimal 40 persen, akhirnya dicari-carikan penerima nanti. Menurut saya, aturannya tidak harus membatasi atau menentukan berapa jumlahnya. Tapi berdasarkan kebutuhan desa,” tuturnya.

Fitra Jatim juga melihat, gejolak penolakan oleh kades dan perangkat desa tak hanya terjadi di Kabupaten Trenggalek.

“Di beberapa daerah memang ada penolakan. Menurut kami, pemerintah pusat harus memikirkan kembali, atau mereview Perpres 104/2021,” tuturnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Perkuat Kapasitas untuk Warga , FITRA Jatim Adakan Training Analisis Perencanaan...

0
Fitrajatim.org - Setelah melakukan kick of meeting (2/3) bersama perwakilan warga dan lembaga lingkungan perusahaan yang berada di Kabupaten Tuban, Fitra Jatim membuat pelatihan...