Fitrajatim.org – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (FITRA Jatim) melakukan kick of meeting dengan mengundang lembaga/ormas lokal ring satu perusahaan yang berada di Kabupaten Tuban, tepatnya Kecamatan Soko dan Merakurak. Pertemuan tersebut berlangsung di cafe expose Tuban dengan tema efektivitas tata kelola dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) untuk pemenuhan hak dasar warga terdampak ekstratif industri di Kabupaten Tuban. Rabu (2/3)
Pada diskusi tersebut membahas tentang bagaimana Kabupaten Tuban yang merupakan daerah menuju kota industri cukup strategis setelah Kabupaten Bojonegoro. Keberadaan ekstratif industri menjadi dampak postif bagi daerah maupun desa yang menjadi ring satunya perusahaan, khususnya pada pelayanan dasar sektor pendidikan dan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
Melalui pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat, daerah dapat melakukan formulasi kebijakan pada tata kelola DBH-SDA. Yang mana alokasi dana desa (ADD) yang dikeluarkan dari daerah untuk desa dapat menyesuaikan proporsi anggaran sesuai kewilayahan ring satu perusahaan, sebagai bentuk desa yang terdampak secara langsung. Hal ini disebut oleh FITRA Jatim formulasi ADD Khusus yang diperuntukkan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai SPM kabupaten Tuban.
Dakelan, koordinator FITRA Jatim menjelaskan pada program ini diharapkan alokasi anggaran untuk desa ada formulasi baru melalui ADD. Sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan anggaran itu sudah dipergunakan sesuai SPM dan pembangunan atau belum. “Jangan sampai warga yang terdampak langsung oleh ekstratif industri justru menjadi kantong-kantong kemiskinan, dan secara layanan dasarnya masih belum susuai SPM,” tuturnya.
Pada pembahasan tersebut juga membahas rencana tindak lanjut dengan melakukan training/pelatihan anggaran, dimana program ini juga diharapkan berdampak (impact) pada satu, Masyarakat terdampak industri ekstratif melakukan advokasi terhadap pengelolaan DBH-SDA dan anggaran pembangunan. Dua, Pemerintah daerah bersedia mengadaptasi rumusan kebijakan formula baru ADD berbasis SDA dengan prioritas pemenuhan layanan dasar yang mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM).
Sebagai informasi, keterlibatan diskusi FITRA Jatim mengundang perwakilan Fatayat Kecamatan Soko, eL-Sal, Fatayat Merakurak, dan Barwatu Desa Koro. FITRA juga mengundang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tuban sebagai bentuk akselerasi dengan Pemda, namun terdapat halangan sehingga belum dapat berdiskusi langsung dengan Bappeda. Disisi lain, program ini didukung oleh Yayasan Tifa dan Ford Foundation. (*)
