Perkuat Kapasitas untuk Warga , FITRA Jatim Adakan Training Analisis Perencanaan dan Penganggaran

Fitrajatim.org – Setelah melakukan kick of meeting (2/3) bersama perwakilan warga dan lembaga lingkungan perusahaan yang berada di Kabupaten Tuban, Fitra Jatim membuat pelatihan analisis perencanaan dan penganggaran untuk pemenuhan layanan publik dasar bagi masyarakat terdampak industri ekstratif di Kabupaten Tuban. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di hotel green garden tuban selama dua hari, kamis (31/3).

Pelatihan tersebut bertujuan agar bagaimana masyarakat khususnya warga yang terdampak secara langsung dari adanya industri ekstratif dapat melakukan apa yang menjadi potensi desa dan bagaimana layanan publik dasar bisa sesuai standar pelayanan minimal (SPM). “Kita lebih menekankan apakah layanan publik dasar khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan warga terdampak itu sudah sesuai standart apa belum, selain itu juga pemahaman bagaiama proses dan penganggaran di tingkat desa,” kata Dakelan, Koordinator FITRA Jatim.

Pada pelaksanaan training juga melakukan pemetaan pada layanan publik dasar pada masing-masing desa, yang nanti akan menjadi bahan masukan untuk pemerintah desa setempat. Yang mana pemetaan tersebut identifikasi sektor layanan yang menjadi kewenangan pemerintah desa. “Hasil dari identifikasi akan kita input dan menjadi tindak lanjut untuk pembahasan di tingkat desa bersama BPD dan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara kegaiatan pelatihan turut mengundang perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sokosari, Sumurcinde, Pongpongan, Sugihan. Yang mana dari empat desa tersebut menjadi pilot projek dalam pelaksanaan efektivitas dana bagi hasil sumber daya alam untuk pemenuhan layanan publik dasar bagi warga yang terdampak industri ekstratif.

Perlu diketahui, pelaksanaan pelatihan ini juga mendatangkan dari instansi Bappeda Kabupaten Tuban serta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Program tersebut bekerjasama dengan Yayasan Tifa, dengan capaian output dapat memahami dan menganalisis perencanaan dan penganggaran untuk layanan dasar yang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat desa. (*)

Related blog posts