Fitrajatim.org – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Timur (FITRA JATIM) gelar dialog penyampaian hasil pemetaan situasi layanan dasar bersama pemerintah Kabupaten Tuban, di gedung pertemuan Sujono Putro, aula Pemkab Tuban, Jl. RA Kartini. Rabu (20/7).
Dialog tersebut tersebut direncanakan mengundang perwakilan Bappeda, Sekda, Dinas Pendidikan, Bidang Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD), dan Dinas Kesehatan. Kegiatan yang juga melibatkan empat kepala desa (Sokosari, Sugihan, Sumurcinde, Pongpongan) bertujuan dapat tersampaikan hasil pemetaan layanan dasar yang dilakukan oleh Fitra Jatim melalui sosial audit ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Dengan maksud adanya respon pemerintah terhadap situasi layanan pada tingkat desa khususnya sektor kesehatan dan pendidikan.
Presentasi yang dilakukan Fitra Jatim, masih didapati temuan pada layanan kesehatan yang mana masih terdapat 20 persen dari responden yang tidak pernah mengakses layanan kesehatan dikarenakan jarak faskes yang terbilang jauh dan keterbatasan waktu layanan pada puskes hanya 3 jam. Sedangkan pada layanan pendidikan khususnya tingkat PAUD, banyak masyarakat yang tidak mengetahui besaran anggaran yang diberikan pemerintah untuk pendidikan PAUD.
Selain itu, layanan publik dasar di Kabupaten Tuban dapat menjalankan sesuai amanah Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Koordinator Fitra Jatim, Dakelan berharap adanya dialog hasil pemetaan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terhadap layanan dasar. “Kami berharap dari yang kita lakukan melalui sosial audit ini terdapat perbaikan layanan khsususnya pada pendidikan dan kesehatan, serta adanya komitmen daerah terhadap layanan publik dasar di tingkat desa,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan, Windu Budiati mengucapkan banyak terima kasih dalam dialog yang melibatkan dinas kesehatan sebagai masukan terhadap layanan dasar. “Sesuai Permendagri 59/2021 memang secara standar lebih detail, khususnya pada wilayah kesehatan saja untuk layanan dasarnya sebanyak 12 indikator harus jalankan,” tuturnya.
“Kita besok senin (25/7) sudah merencanakan mengundang Puskesmas untuk sosialisasi Permendagri tentang SPM, agar layanan di Kabupaten Tuban dapat lebih baik,” tambah Windu.
Perlu diketahui, dalam dialog bersama Pemkab, hanya Dinas Kesehatan yang menghadiri, selain itu tidak ada perwalikan dari dinas terkait yang diundang oleh Fitra Jatim. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Fitra Jatim bekerjasama dengan Yayasan Tifa, Ford Foubdation, dan Kementrian Dalam Negeri RI. (*)
