Oleh : Dakelan*
Pemerintah Kabupaten Tuban saat ini sedang menyusun perencanaan pembangunan untuk 20 tahun yang akan datang dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dokumen rencana pembangunan ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya anggaran maupun sumber daya alam (SDA) untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam meracik rumusan program prioritas pembangunan, pemerintah daerah benar-benar diharapkan mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki untuk dimaksimalkan dalam menyelesaikan tantangan-tantangan pembangunan ke depannya. Salah satu yang perlu untuk benar-benar menjadi perhatian dalam menyusun perencanaan pembangunan dalam penyusunan RPJPD ini adalah sector pertanian.
Secara nasional pertumbuhan sector pertanian memiliki kontribusi yang cukup significant dalam pengurangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi di Indonesia. Pertanian telah menyumbang 17%-19% terhadap pertumbuhan Produk regional Bruto pada tahun 2019. Artinya sector pertanian memiliki peranan yang cukup penting dalam pencapaian pembangunan di Indonesia. Tidak hanya ditingkat nasional, sector pertanian juga memiliki peranan strategis dalam pencapaian pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di tingkat local, dengan catatan pemerintah daerah benar-benar memperhatikan dan memprioritaskan pertanian.
Seperti halnya di Kabupaten Tuban, sektor Pertanian merupakan penopang ekonomi Sebagian masyarakat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 75 persen penduduk Tuban berprofesi sebagai petani. Namun sayangnya, 35 persen penduduk miskin di Kabupaten Tuban merupakan para petani. Mendasarkan pada data tersebut, petani menjadi sumber ekonomi sekaligus menjadi sumber kemiskinan.
Disisi yang lain kebijakan-kebijakan pembangunan belum berpihak pada petani, pemerintah daerah belum menjadikan sektor pertanian sebagai fokus atau prioritas pembangunan apalagi kebijakan anggaran yang memadai untuk memajukan sector pertanian. Komitmen pembangunan pertanian ini dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran urusan pertanian, hampir setiap tahun urusan pertanian hanya mendapatkan alokasi tidak lebih dari satu persen dari total APBD Tuban. Selain minimnya anggaran, program dan kegiatan urusan pertanian belum mengarah kepada peningkatan dan keberdayaan sector pertanian.
Saat ini sector pertanian khususnya di Tuban menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam setiap mata rantai pertanian mulai dari produksi sampai pemasaran. Kelangkaan dan mahalnya pupuk dan saprodi pertanian, dengan ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida yang cukup tinggi yang tentu berdampak menurunta tingkat kesuburan tanah pertanian. Pada saat musim panen petani juga menghadapi ketidakpastian harga, dan cenderung merugikan petani. Disisi lain petani masih menghadapi berbagai keterbatasan untuk mengolah produk pertanian yang dapat diterima oleh pasar. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani tersebut, menjadi salah satu pemicu defisitnya ketersediaan pangan secara nasional. Untuk mengantisipasi pemerintah kemudian melakukan impor bahan pangan seperti beras, dan ini juga yang menyebabkan harga bahan pangan local menjadi anjlok dan merugikan petani secara ekonomi.
Meskipun bukan urusan wajib pemerintah daerah, sector pertanian tetap perlu untuk mendapatkan perhatian kebijakan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu untuk menyusun peta jalan (roadmap) pembangunan pertanian di Kabupaten Tuban. Melalui kebijakan anggaran yang memadai untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap petani melalui modernisasi dan transformasi sektor pertanian menjadi sistem inklusif, efesien dan berkelanjutan. Sudah seharusnya pemerintah daerah merumuskan program strategis, untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas produk pertanian yang mampu menjadi pengungkit ekonomi masyarakat petani.
Memajukan sector pertanian, tidak hanya melalui pemberian bantuan peralatan pertanian akan tetapi perlu adanya program pendampingan yang insentif yang dapat dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi dan organisasi masyarakat yang memiliki keahlian dibidang pertanian. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) petani juga menjadi salah satu hal yang mendesak saat ini, misalnya adanya laboratorium yang menjadi pusat penelitian untuk pengembangan produk pertanian local, pengembangan pupuk yang sesuai dengan potensi local sehingga dalam jangka Panjang dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Keperpihakan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi menjadi salah satu intsrumen penting untuk memajukan pertanian. Integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa menjadi sangat penting, terutama berkaitan kredibilitas data pertanian, yang meliputi ketersediaan lahan pertanian, data hasil pertanian, peta kapasitas sumberdaya manusia sektor pertanian. Kolaborasi data-data tersebut akan sangat membantu pemerintah daerah untuk menyusun dan merumuskan program pembangunan pertanian.
Pembangunan pertanian dapat diawali dengan pemberdayaan dan perlindungan petani, melalui kebijakan pembangunan dan anggaran daerah pemerintah daerah dapat meningkatkan akses petani terhadap lembaga keuangan yang inklusif yang membantu petani untuk mencukupi kebutuhan modal bertani dan juga kebutuhan sehari-hari pada saat masa tunggu panen. Oleh karena pemerintah daerah perlu memikirkan kebijakan terkait hal tersebut, misalnya menginisiasi adanya bank petani.
Melalui berbagai skema kebijakan yang berpihak pada pertanian, diharapkan dapat berkontribusi secara efektif terhadap penurunan kemiskinan. Peningkatan kesejahteraan petani haruslah menjadi tujuan utama dalam merumuskan kebijakan startegis sektor pertanian, karena penduduk miskin di Tuban adalah petani, dengan begitu jika petani sejahtera maka kemiskinan akan berkurang secara signifikan.
*penulis adalah Direktur FITRA Jatim
